Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 529 miliar kepada Presiden dan DPR RI untuk mempercepat rehabilitasi fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah Sumatra yang terdampak parah oleh banjir dan longsor akhir tahun lalu. Permintaan ini diajukan dalam rapat koordinasi rehabilitasi pascabanjir di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dana yang diminta akan diprioritaskan untuk perbaikan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan penunjang, hingga rumah tenaga kesehatan (nakes) yang ikut rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Budi, perbaikan sektor kesehatan harus dipercepat karena beberapa fasilitas penting masih belum bisa beroperasi normal.
“Beberapa puskesmas bahkan masih belum bisa melayani masyarakat karena kerusakannya sangat parah. Karena itu, kami telah mengajukan usulan anggaran rehabilitasi yang lengkap,” ujar Budi dalam rapat tersebut.
Permintaan anggaran tersebut mencakup perbaikan struktur bangunan, penggantian alat kesehatan, serta revitalisasi infrastruktur pendukung semisal kelistrikan, air bersih, dan sistem pembuangan limbah. Selain itu, rumah tinggal tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan juga menjadi bagian dari rehabilitasi yang diajukan.
Budi juga menekankan pentingnya memperbaiki mobilitas medis, termasuk kendaraan operasional dan ambulans yang mengalami kerusakan karena banjir. Pemerintah sementara ini juga mengandalkan dukungan donasi dari pihak swasta untuk menutupi sebagian kebutuhan mendesak sambil menunggu pencairan anggaran tambahan.
“Sejumlah pihak swasta turut berkontribusi, termasuk bantuan ambulans dan peralatan medis. Ini sangat membantu, namun kami tetap membutuhkan dukungan anggaran negara agar rehabilitasi berjalan cepat dan menyeluruh,” katanya.
Selain rehabilitasi infrastruktur, Kementerian Kesehatan juga memperluas program imunisasi tambahan untuk mencegah penyakit menular di daerah terdampak bencana, seiring laporan munculnya kasus campak di beberapa wilayah Sumatra. Ribuan tenaga kesehatan telah diterjunkan ke desa-desa terpencil untuk melakukan imunisasi anak dan warga rentan terhadap penyakit.
Imunisasi ini dilakukan karena kondisi pascabanjir meningkatkan risiko wabah penyakit menular akibat gangguan sanitasi, kepadatan pengungsian, dan rusaknya fasilitas kesehatan. Upaya ini juga dilengkapi dengan layanan trauma healing bagi anak-anak korban bencana untuk mendukung kesehatan mental mereka.
Kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumatra termasuk luas dan berdampak pada layanan dasar masyarakat. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target untuk memulihkan layanan kesehatan sepenuhnya pada Maret 2026, selaras dengan proses rehabilitasi infrastruktur yang terus berjalan.
Permintaan tambahan anggaran ini menjadi bagian dari upaya nasional yang lebih luas untuk menyelesaikan dampak bencana dengan efektif, seiring pemerintah juga mengalokasikan dana besar dari anggaran negara dan sumber lain untuk pemulihan di berbagai sektor.
