Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Defisit, dan Pembiayaan KEM-PPKF 2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan hasil pembahasan yang telah disetujui bersama pemerintah akan menjadi bagian dari Nota Keuangan RAPBN 2027 yang nantinya disampaikan Presiden kepada DPR.
“Seluruh hasil kesepakatan Panja bersama pemerintah harus menjadi bagian dari Nota Keuangan yang akan dibacakan Presiden,” ujar Said dalam rapat tersebut.
Dalam kesepakatan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut dipasang sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, DPR dan pemerintah juga menyepakati sejumlah asumsi makro lainnya. Tingkat inflasi dipatok pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Adapun tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada di level 6,5 persen hingga 7,3 persen. Sementara harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan berada pada rentang US$70 hingga US$95 per barel.
Di sektor energi, Banggar dan pemerintah juga menyepakati target lifting minyak bumi sebesar 605 ribu hingga 620 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi ditargetkan mencapai 953 ribu hingga 1,02 juta barel setara minyak per hari.
Tak hanya indikator ekonomi, pembahasan KEM-PPKF 2027 juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati nol persen.
Untuk tingkat pengangguran terbuka, pemerintah membidik angka 4,44 persen hingga 4,96 persen, sedangkan rasio gini ditargetkan berada pada rentang 0,377 hingga 0,380 sebagai indikator pemerataan pendapatan masyarakat.
Di sisi fiskal, defisit APBN 2027 dirancang tetap terkendali pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memberikan ruang bagi pembiayaan program-program prioritas pemerintah.
Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus dibarengi dengan kebijakan transformasi struktural yang mampu meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Menurutnya, asumsi makro yang disepakati tidak hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga mencerminkan optimisme terhadap kemampuan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global yang masih penuh ketidakpastian.
Setelah disetujui di tingkat Panja, hasil pembahasan tersebut akan dibawa ke Tim Perumus (Timus) sebelum difinalisasi dan dimasukkan ke dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada pertengahan Agustus mendatang.
Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan RAPBN 2027 karena akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal, strategi pembangunan nasional, serta alokasi anggaran untuk berbagai sektor prioritas.
