Pemerintah Indonesia akan menaikkan bea ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) mulai 17 Mei 2025. Tarif baru ditetapkan sebesar 10 persen dari harga acuan, naik dari sebelumnya 7,5 persen. Langkah ini diambil guna mendukung pembiayaan program peningkatan campuran biodiesel dalam bahan bakar nasional.
Tak hanya untuk produk mentah, tarif ekspor untuk produk olahan sawit juga akan mengalami kenaikan. Jika sebelumnya tarif berada di kisaran 3 persen hingga 6 persen, kini naik menjadi antara 4,75 persen hingga 9,5 persen dari harga acuan CPO. Kebijakan ini dikonfirmasi dalam laporan Reuters dari Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025, sebagaimana dilansir dari Ipot News, Kamis, 15 Mei 2025.
Adapun pungutan ekspor tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan digunakan untuk mendukung sejumlah program strategis. Di antaranya adalah subsidi biodiesel serta bantuan penanaman kembali (replanting) untuk petani sawit skala kecil.
Tahun ini, pemerintah menargetkan peningkatan kadar campuran biodiesel berbasis sawit menjadi 40 persen (B40), naik dari 35 persen (B35) pada tahun lalu. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan campuran 50 persen (B50) untuk 2026, serta pengembangan campuran bioavtur 3 persen bagi bahan bakar jet pada tahun depan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat konsumsi biodiesel nasional hingga 24 April 2025 mencapai 4,44 juta kiloliter. Sepanjang tahun ini, pemerintah mengalokasikan total 15,6 juta kiloliter biodiesel untuk didistribusikan, meningkat dari sekitar 13 juta kiloliter pada 2024.
Adapun BPDPKS diperkirakan akan menyalurkan dana sebesar Rp35,47 triliun sepanjang 2025 untuk subsidi program biodiesel. Dana tersebut bersumber dari pungutan ekspor yang kini dinaikkan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan industri energi terbarukan berbasis sawit.***
