JAKARTA – Organisasi Masyarakat (Ormas) Setya Kita Pancasila (SKP) mengambil langkah tegas dengan mendatangi langsung kantor pusat perusahaan energi internasional, PetroChina, di Menara Kuningan, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Aksi ini bertujuan menagih kepastian terkait pemenuhan hak pesangon pensiun para pekerja yang hingga kini belum diselesaikan sepenuhnya oleh pihak PetroChina maupun Petrogas.
Langkah advokasi ini berawal dari keluhan para pensiunan karyawan yang sebelumnya bertugas di lokasi tambang minyak wilayah Sorong, Papua Barat. Para mantan pekerja tersebut melaporkan bahwa hak pesangon serta pembayaran terakhir mereka masih tertahan. Sebagai organisasi yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, SKP menjadikan persoalan ini sebagai prioritas untuk memastikan keadilan sosial bagi tenaga kerja dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Setya Kita Pancasila, Meyske Yunita, yang turun langsung bersama tim hukum, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya hak pekerja bangsa yang terabaikan. SKP menuntut agar perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanpa terkecuali.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa hak para pekerja bangsa Indonesia tetap dihormati. Setya Kita Pancasila akan terus mengupayakan agar penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Meyske Yunita saat memberikan keterangan di sela-sela proses dialog.
Dalam pertemuan tersebut, tim kuasa hukum SKP bersama perwakilan pekerja, Popy Pagit, turut menyampaikan poin-poin krusial terkait dasar hukum tuntutan mereka. Menurut mereka, penundaan pembayaran pesangon bagi pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun merupakan pelanggaran serius terhadap hak dasar manusia. Perjuangan ini dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap martabat pekerja Indonesia di mata perusahaan asing.
Pihak SKP berkomitmen untuk terus mengawal proses mediasi dan komunikasi ini hingga PetroChina dan Petrogas menunjukkan itikad baik dengan melunasi seluruh kewajiban finansial mereka. Komitmen ini sejalan dengan visi organisasi dalam melindungi masyarakat dari potensi ketidakadilan industri, terutama di sektor vital seperti minyak dan gas.***
