BALI — Organisasi kemasyarakatan Setya Kita Pancasila (SKP), relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, menjajaki kerja sama strategis dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Bali, untuk memperkuat pengawasan aktivitas warga negara asing (WNA) dan turis mancanegara.
Audiensi tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Selasa, 23 Desember 2025, dan dihadiri jajaran DPW SKP Provinsi Bali yang didampingi langsung Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal DPP SKP. Pihak Imigrasi Ngurah Rai diwakili Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Raja Ulul Azmi, beserta jajaran.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Imigrasi yang mendorong SKP untuk berkoordinasi dengan kantor imigrasi di Bali guna membahas potensi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan keimigrasian.
Ketua Umum Setya Kita Pancasila menegaskan komitmen organisasinya mendukung negara dalam menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban sosial, khususnya di Bali sebagai destinasi wisata internasional.
“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Tingginya aktivitas WNA harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat, humanis, dan partisipatif. SKP siap menjadi mitra strategis pemerintah. Kita sangat mengapreasiasi kinerja Imigrasi Ngurah Rai dalam mengawasi WNA di Bali,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, antara lain tantangan pengawasan WNA, peran masyarakat dalam deteksi dini pelanggaran keimigrasian, serta peluang kerja sama berbasis edukasi dan mekanisme pelaporan sesuai regulasi.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Raja Ulul Azmi, menyambut baik inisiatif SKP. Ia menilai sinergi dengan elemen masyarakat yang memiliki komitmen kebangsaan penting untuk memperkuat fungsi pengawasan imigrasi.
“Ditjen Imigrasi terbuka terhadap kolaborasi dengan masyarakat yang peduli penegakan hukum keimigrasian. Gagasan ini akan kami laporkan kepada pimpinan untuk dirumuskan lebih lanjut sesuai aturan,” kata Raja.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kemitraan strategis antara Setya Kita Pancasila dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menciptakan sistem pengawasan WNA yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional serta kenyamanan Bali.***
